Muhammar Amin: Masyarakat Harus Paham Haknya Saat Berhadapan dengan Proses Pidana
Jakarta – Masyarakat perlu memahami hak dan kewajibannya ketika berhadapan dengan proses pidana. Pemahaman tersebut di nilai penting agar warga tidak hanya mengetahui kewajibannya untuk mengikuti proses hukum, tetapi juga memahami hak yang melekat pada dirinya.
Pakar hukum pidana Muhammar Amin mengatakan literasi hukum menjadi salah satu hal penting dalam memastikan masyarakat dapat menjalani proses pidana secara tepat. Menurutnya, seseorang yang di panggil atau di periksa aparat penegak hukum tidak perlu langsung merasa takut atau panik.
Muhammar Amin
Muhammar Amin Menghimbau Siapapun Harus Hormati Proses Hukum
Masyarakat tidak perlu takut terhadap proses hukum, tetapi harus memahami proses hukum. Setiap warga memiliki hak dan kewajiban yang harus di hormati selama proses pidana berlangsung,” ujar Muhammar Amin.
Pahami Status Hukum
Muhammar Amin menjelaskan masyarakat perlu memahami terlebih dahulu statusnya ketika berhadapan dengan aparat penegak hukum. Seseorang dapat berada dalam posisi sebagai saksi, korban, maupun tersangka, yang masing-masing memiliki kedudukan serta hak dan kewajiban berbeda.
“Jangan sampai masyarakat tidak memahami apakah dirinya di periksa sebagai saksi, korban, atau tersangka. Pemahaman mengenai status hukum menjadi penting karena setiap posisi memiliki konsekuensi hukum yang berbeda,” katanya.
Menurutnya, seseorang yang di panggil sebagai saksi tidak otomatis berarti dirinya merupakan pelaku tindak pidana. Demikian pula seseorang yang berstatus tersangka belum berarti telah terbukti bersalah karena pembuktian merupakan bagian dari proses peradilan.
Jangan Asal Tanda Tangan Berita Acara
Hal lain yang perlu di perhatikan masyarakat adalah ketika menjalani pemeriksaan dan di minta menandatangani dokumen, termasuk berita acara pemeriksaan.
Muhammar Amin mengingatkan agar masyarakat tidak terburu-buru membubuhkan tanda tangan tanpa membaca dan memahami isi dokumen.
Baca Seluruh Dokumen
Baca terlebih dahulu seluruh isi dokumen. Pastikan keterangan yang tertulis sesuai dengan apa yang benar-benar di sampaikan. Kalau ada yang tidak sesuai, sampaikan dan minta di perbaiki sesuai prosedur,” jelasnya.
Menurutnya, sikap teliti bukan berarti menghambat proses hukum. Justru, memahami dokumen merupakan bagian dari kesadaran hukum masyarakat.
Pentingnya Pendampingan Hukum
Muhammar Amin juga menilai pendampingan hukum sebaiknya tidak baru di cari ketika perkara sudah memasuki persidangan. Dalam kondisi tertentu, masyarakat dapat memperoleh bantuan penasihat hukum sejak tahap awal proses pidana.
Pendampingan tersebut dapat membantu masyarakat memahami status hukum, hak dan kewajiban, prosedur pemeriksaan, serta berbagai dokumen yang berkaitan dengan perkara.
Proses Hukum Wajib Di Taati
Pendampingan hukum bukan berarti seseorang menghindari proses hukum. Pendampingan justru membantu agar masyarakat memahami proses yang sedang di jalaninya dan dapat menggunakan haknya secara tepat,” ujarnya.
Berikan Keterangan Berdasarkan Fakta
Selain memahami hak, masyarakat juga tetap memiliki kewajiban untuk mengikuti proses hukum dan memberikan keterangan berdasarkan fakta yang di ketahui.
Muhammar Amin mengingatkan agar seseorang tidak memberikan informasi yang di buat-buat hanya karena berada dalam situasi tertekan.
Fakta Yang Di Ketahui
“Berikan keterangan sesuai fakta yang di ketahui. Jangan mengarang cerita dan jangan pula mengambil tindakan yang dapat menghilangkan atau mengubah bukti yang berkaitan dengan perkara,” katanya.
Ia juga mengingatkan masyarakat agar tidak mudah menyebarkan tuduhan atau informasi perkara yang belum terverifikasi melalui media sosial karena dapat menimbulkan persoalan hukum baru.
Literasi Hukum Perlu Di perkuat
Muhammar Amin menilai peningkatan literasi hukum menjadi bagian penting dalam membangun masyarakat yang sadar hukum. Menurutnya, masyarakat yang memahami hak dan kewajibannya akan lebih mampu menghadapi proses hukum secara tertib dan bertanggung jawab.
Masyarakat yang sadar hukum bukan masyarakat yang menghindari proses hukum, tetapi masyarakat yang memahami hak dan kewajibannya serta menghormati proses hukum,” tuturnya.
Ia berharap edukasi hukum dapat terus di lakukan secara luas dan menggunakan bahasa yang mudah di pahami masyarakat.
Pengetahuan Dasar
“Pada akhirnya, hukum harus di pahami bukan hanya ketika seseorang sedang menghadapi masalah, tetapi menjadi pengetahuan dasar dalam kehidupan bermasyarakat,” pungkas Muhammar Amin.
